Rabu, 13 Juni 2018 23:41 WITA

Penangguhan Terdakwa Korupsi APBD Sulbar, ACC Surati KPK

Editor: Mulyadi Abdillah
Penangguhan Terdakwa Korupsi APBD Sulbar, ACC Surati KPK
Abdul Muthalib

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi menyurati tiga lembaga negara untuk mengawasi proses persidangan yang kini sedang berjalan di pengadilan Negeri Mamuju pasca penangguhan penahanan keempat terdakwa kasus dugaan korupsi APBD Sulbar.

Ketua Badan Pekerja ACC Sulawesi, Abdul Muthalib mengatakan, tiga lembaga itu ialah Komisi Yudisial RI (KY), Badan Pengawas Mahkamah Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiganya telah disurati pada Selasa (12/6/2018) kemarin. 

Dalam surat tersebut, ACC mendesak ketiga lembaga ini melakukan pengawasan dalam persidangan yang melibatkan mantan ketua DPRD Sulbar beserta wakil-wakilnya. Muthalib mengatakan ketiga lembaga tersebut harus memberi atensi khusus dalam penuntasan kasus dugaan korupsi yang mencapai Rp 360 miliar ini. 

"Pemberian penangguhan penahanan dengan alasan yang subyektif yang tidak rasional memberikan kesan yang sangat mencurigakan dalam proses penanganan kasus ini sehingga sangat dikhawatirkan akan menghasilkan putusan yang sangat subjektif dari majelis hakim yang menangani perkara tersebut,"kata Muthalib, Rabu (11/6/2018).

Ada tujuh catatan penting yang menjadi pertimbangan ACC dalam surat yang diberikan kepada tiga lembaga tersebut. Beberapa diantaranya ialah penangguhan penahanan tersebut mencederai keadilan masyarakat. Selain itu, penangguhan penahanan seperti ini untuk pertama kalinya terjadi di Indonesia dan itu terjadi di Sulawesi Barat. 

Muthalib mengatakan bahwa hakim seakan tidak mempertimbangkan seberapa perlu, seberapa penting terdakwa diberikan penangguhan penahahan. ACC sangat menyayangkan hakim mengabulkan permintaan penangguhan terdakwa korupsi hanya karena membayar uang jaminan. 

Sebelumnya, keempat terdakwa, Andi Mappangara, Hamzah Hapati Hasan, Munandar Wijaya, dan Harun dikabarkan telah menyetor uang jaminan sebesar Rp 200 juta agar bisa keluar dari lapas klas IB Mamuju. Anehnya, majelis hakim yang memimpin sidang pada Kamis, (7/6/2018) lalu mengabulkan permintaan keempat terdakwa ini.