Selasa, 12 Juni 2018 22:35 WITA

Penahanan Empat Terdakwa Korupsi APBD Sulbar Ditangguhkan

Editor: Fathul Khair Akmal
Penahanan Empat Terdakwa Korupsi APBD Sulbar Ditangguhkan
Ilustrasi

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Empat terdakwa kasus dugaan korupsi penyimpangan dana APBD Sulbar tahun 2016, yang melibatkan mantan ketua DPRD Sulbar beserta tiga wakilnya dikabarkan mendapat penangguhan penahanan lantaran telah membayar uang jaminan sebesar Rp200 juta. 

Andi Mappangngara beserta Hamzah Hapati Hasan, Munandar Wijaya, dan Harun telah menyetor uang jaminan sebesar Rp 200 juta agar bisa ditangguhkan penahanannya oleh majelis hakim. Hal ini dibenarkan oleh Kasi Pidsus Kejari Mamuju, Cahyadi Sabri, saat dikonfirmasi. 

Menurut Cahyadi, tiap tingkatan atau institusi penegak hukum, memiliki kewenangan untuk memberikan penangguhan penahanan.

"Ada jaminan Rp200 juta, yang diberikan pihak terdakwa," tukas Cahyadi Sabri, Selasa (12/6).

Namun pernyataan ini dikecam oleh lembaga pegiat anti korupsi. Salah satu pegiat anti korupsi yang mengecam hal tersebut ialah Celebes Law and Transperancy (CLAT). 

"Uang jaminan tidak bisa dijadikan alasan bagi hakim untuk mengeluarkan terdakwa korupsi dar dalam sel tahanan Tipikor,"terang Ketua Celebes Law And Transperancy (CLAT), Selasa (12/6/2018).

Irvan mengatakan hak istimewa yang didapatkan keempat terdakwa sangatlah tidak rasional. Menurutnya hal ini akan menjadi stigma ada perlakuan khusus dari penegak hukum kepada keempat terdakwa korupsi senilai Rp 360 miliar itu. 

"Tentu saja ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum, dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi," pungkasnya.

Dengan penangguhan ini Irvan menduga bisa saja para terdakwa korupsi dana aspirasi APBDnya menghilangkan barang buktinya. 

"Lantas siapa yang bisa menggaransi kalau kemungkinan itu terjadi?"katanya. 

Untuk itu irvan mengatakan secara bahwa CLAT mendesak KPK bisa turun mengusut kasus ini demi penegakan supremask hukum utamanya dalam pemberatan tindak pidana korupsi.