Kamis, 14 Juni 2018 19:42 WITA

Kotak Kosong Marak, Bawaslu Imbau KPU Tekan Angka Golput

Editor: Nur Hidayat Said
Kotak Kosong Marak, Bawaslu Imbau KPU Tekan Angka Golput
Ilustrasi.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Fenomena menarik muncul dalam perhelatan Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Sulawesi Selatan. Tiga daerah akan melangsungkan Pilkada dengan pasangan calon tunggal alias kotak kosong, yaitu Enrekang, Bone, dan Kota Makassar.

Fenomena tersebut disikapi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan. Bawaslu meminta KPU Provinsi Sulsel serta kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada dengan pasangan calon tunggal agar berupaya semaksimal mungkin untuk menekan angka golongan putih (golput).

"Bawaslu melihat potensi akan adanya kecenderungan terhadap rendahnya pemilih yang bakal menyalurkan haknya di daerah yang menggelar Pilkada dengan paslon tunggal," kata Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi, Sabtu (9/6/2018).

Penilaian tersebut bukan tanpa dasar. Menurut Arumahi, adanya daerah yang menggelar Pilkada dengan paslon tunggal membuat masyarakat tak memiliki pilihan figur lain. Hal tersebut akan mengurangi minat para pemilih untuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 27 Juni mendatang.

"Pemilih tak mempunyai opsi untuk memilih figur. Karena ini calon tunggal, ada orang yang merasa tidak terpenuhi hak politiknya. Tadi ada paslon yang dia dukung, lalu belakangan didiskualifikasi, kemudian dia tidak memilih. Itu sebenarnya pemahaman politik yang salah," jelas Arumahi.

Oleh karena itu, Arumahi menghimbau kepada KPU untuk memperhatikan hal tersebut. Sebab, bertambahnya angka golput akan mengurangi kualitas demokrasi di Sulsel.

"Hal ini merupakan tugas KPU sebenarnya yang harus mensosialisasikan secara massif, bahwa hak pilih itu penting untuk digunakan. Apakah memilih kolom kosong atau paslon, sama derajatnya menurut undang-undang. Makanya harus kita dorong, tetap dia datang untuk menggunakan hak pilihnya. Apakah dia memilih kotak kosong atau memilih paslon, itu haknya dia. Sebab kalau tidak dia gunakan hak pilihnya maka tingkat partisipasi akan rendah," tutupnya.