Jumat, 15 Juni 2018 11:03 WITA

Sidang Pembacaan Tuntutan Burhanuddin Baharuddin Digelar Usai Lebaran

Editor: Ibnu Kasir Amahoru
Sidang Pembacaan Tuntutan Burhanuddin Baharuddin Digelar Usai Lebaran
Burhanuddin Baharuddin.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Burhanuddin Baharuddin, terdakwa kasus korupsi penjualan lahan negara di tiga desa di Kecamatan Mangngarabombang, Takalar dijadwalkan akan menjalani sidang pembacaan tuntutan jaksa penuntut umum usai cuti lebaran. 

Hal ini disampaikan oleh ketua tim penasihat hukum terdakwa, Syamsuardi sesaat sebelum Bur, sapaan akrab Burhanuddin Baharuddin, menjalani sidang pemeriksaan terdakwa beberapa waktu yang lalu. 

"Nanti setelah lebaran baru sidang tuntutan," kata Syamsuardi belum lama ini.

Sejauh ini, mantan bupati Takalar ini menolak dikatakan sebagai dalang penjualan lahan negara yang sebelumnya telah menetapkan tiga terdakwa yang kini menjadi narapidana Lapas Klas IA Makassar (Termasuk mantan camat Mangngarabonbang).

Bur dalam persidangan selalu berkata bahwa izin prinsip memang diterbitkan olehnya namun ia menyangkal bahwa yang mengatur harga hingga transaksi jual beli kepada PT Insan Karya Cirebon yang ingin menjadikan lahan industri yang dibelinya itu. 

Sebelum menjadi saksi mahkota pada Kamis, (7/6/2018) lalu, pihak Burhanuddin juga mengundang saksi ahli termasuk dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pakar pidana dari Unhas, Said Karim, hi gga ketua dewan profesor Unhas yang juga guru besar hukum, Prof. Abrar Saleng. 

Namun kabar yang mengejutkan datang saat persidangan Bur masih berproses di Pengadilan Tipikor Makassar. Pasalnya, SK Gubernur yang menyatakan bahwa lahan yang berada di lima desa di Kecamatan Mangngarabombang Takalar adalah lahan transmigrasi, dicabut oleh majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara setelah mengajukan banding. 

Warga yang menggugat SK ini akhirnya dimenangkan oleh majelis hakim pengadilan tinggi tata usaha negara dan memastikan bahwa lahan tersebut merupakan milik warga. Meski status lahan ini juga masih belum inkrah, namun kuasa hukum Burhanuddin menyambut baik hal ini. 

"Tentu putusan ini kita akan jadikan bukti di depan persidangan, sebagai tambahan bukti yang diharapkan dapat meyakinkan hakim bahwa sesungguhnya SK pencadangan yanh dijadikan dasar oleh JPU mengklaim tanah yang dilepaskan haknya oleh PT. KIC bukanlah tanah Transmigrasi apa lagi SK tersebut yg diterbitkan oleh gubernur batal demi hukum karena di luar kewenangan gubernur," pungkasnya.