Jumat, 08 Juni 2018 15:13 WITA

Soal Rencana Hak Angket CPI, Begini Aturan dalam Tatib Dewan

Editor: Nur Hidayat Said
Soal Rencana Hak Angket CPI, Begini Aturan dalam Tatib Dewan

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Hak angket Center Point of Indonesia (CPI) rencana akan digulirkan di DPRD Sulsel. Sedikitnya 24 legislator Sulsel sudah menandatangani usulan hak angket tersebut.

Sekwan DPRD Sulsel, Muh Jabir, mengatakan, dalam tata tertib DPRD dijelaskan, hak angket CPI baru bisa digulirkan, bila sudah mendapat 75 persetujuan anggota dari 85 anggota DPRD Sulsel.

"Kalau mau jalan hak angket, tahapannya masih lama. Harus dirapimkan (rapat pimpinan) dulu, baru ada rapat fraksi, Bamus, lalu diparipurnakan," kata Muh Jabir saat ditemui di ruangannya, Jumat (8/6/2018).

Dalam tata tertib, dijelaskan terkait proses hak angket di DPRD.

Pasal 16
(1). Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
(2). Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan kepada pimpinan DPRD.
(3). Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
a. materi sebagaimana dimaksud dalam pasal 298 ayat (3) atau pasal 349 ayat (3) UU nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
b. alasan penyelidikan
(4). Usul sebagaiaman dimaksud pada ayat (1), menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yanh dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD.
(5) Usul mengajukan hak angket sebelum memperoleh keputusan DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan atay menarik kembali usulannya.
(6) apabila rapat paripurna menyetujui usul anggota DPRD sebagaimana dimaksud pasa ayat (4), Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
(7) Putusan tentang usu hak angket diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.

Pasal 17
(1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1).
(2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.
(3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 18
(1) Panitia angket DPRD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dapat memanggil pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
(2). Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi/kabupaten/kota yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3). Dalam hal pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di provinsi/kabupaten/kota telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 kali secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19
Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angket.

Pasal 20
(1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
(2) Apabila keputusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum ttap dan menyatakan Gubernur dan/atau Wakil gubernur bersalah, DPRD mengusulkan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden.