Kamis, 14 Juni 2018 14:29 WITA

Defisit Anggaran Alasan Pemprov Tak Siap Subsidi BRT

Editor: Aswad Syam
Defisit Anggaran Alasan Pemprov Tak Siap Subsidi BRT
Armada BRT terparkir

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Pemprov Sulsel telah menegaskan, tidak akan memberikan subsidi kepada operasional Bus Rapid Transit (BRT) yang dikelola Perum Damri Makassar. 

Meskipun, Perum Damri Makassar menyatakan pihaknya terseok-seok dalam mengelola BRT Mamminasata karena terus merugi. Apalagi, sangat minim animo masyarakat untuk menjadikan BRT Mamminasata ini sebagai alat transportasi. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel, Jufri Rahman menjelaskan, pihaknya masih terus melakukan komunikasi dan mencari solusi atas kerugian yang dialami BRT. Apalagi, diakui Jufri, Pemprov belum bisa memberikan subsidi karena keterbatasan anggaran.

Dia menuturkan, berdasarkan aturan Kementerian Keuangan, jika anggaran pemerintah daerah terbatas atau defisit, maka subsidi tidak bisa dilakukan. "Kita tidak bisa memberi subsidi karena APBD kita masih defisit," ungkap Jufri. 

Katanya, kehadiran BRT di Sulsel berangkat dari kerja sama tiga pihak. Di mana pemerintah pusat memberikan bantuan pengadaan bus, Perum Damri yang mengelola atau mengoperasikan, sementara pemerintah provinsi yang menyiapkan fasilitas seperti pembangunan halte BRT. "Kami sudah diperintahkan pak gubernur untuk membicarakan lintas sektor mencari solusi yang tepat," jelasnya

Sementara itu, Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono mengakui, permasalahan yang ada pada BRT cukup kompleks. Tidak mudah untum diselesaikan. Namun, ia sudah mengutus tim untuk menyelesaikan kerugian yang dialami Perum Damri selama mengelola BRT.

Dia juga menegaskan, meski terus merugi dalam pelaksanaannya, BRT harus tetap dijalankan. Tidak peduli, penumpang sedikit atau bahkan jumlah unit yang dioperasikan semakin berkurang.

"BRT juga masih kita akui merupakan masalah. Belum clear. Makanya saya perintahkan kepala bappeda untik membahas ini secara internal. Sekarang kita belum ada beberapa kesepakatan, kecuali ini (BRT) jangan sampai tiba-tiba hilang begitu saja," kata Sumarsono.

Hanya saja, dari kesimpulan awal Sumarsono membeberkan permasalahan kerugian BRT terletak pada kurangnya penumpang. Belum lagi, masyarakat mulai kehilangan kepercayaan, karena jadwal operasi BRT yang belum jelas.

Untuk mengatasi kerugian itu, Perum Damri lantas meminta subsidi kepada pemerintah provinsi. Pasalnya, biaya operasional selama ini lebih besar daripada keuntungan dari para penumpang.

Namun, dia berharap BRT tetap optimistis dalam menjalankan angkutan umum perkotaan ini. Idealnya, menurut dia, mau sedikit atau tanpa sekalipun, pada dasarnya BRT harus tetap jalan. Hal ini dilakukan demi menjaga eksitensi angkutan umum di mata masyarakat.

"Hal ini memang tidak mudah untuk diselesaikan. Harus duduk bersama. Ada hitungan-hitungan. Prinsipnya, pemerintah sangat peduli kepada Perum Damri untuk menjalankan ini," tutupnya.