Kamis, 14 Juni 2018 15:22 WITA

BPTD Wilayah XIX, Usulkan Rp5,688 M untuk Subsidi BRT

Editor: Aswad Syam
BPTD Wilayah XIX, Usulkan Rp5,688 M untuk Subsidi BRT
Warga berbondong-bondong naik BRT.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Perum Damri Makassar mendapatkan kabar gembira tentang permasalahan Bus Rapid Transit (BRT) di wilayah Mamminasata. Pasalnya, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIX Provinsi Sulselbar, akan membantu Perum Damri Makassar untuk subsidi BRT. 

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XIX Provinsi Sulselbar, Benny Nurdin Yusuf mengatakan, pihaknya telah meminta atau mengusulkan anggaran sebesar Rp5,688 miliar ke pemerintah pusat. Untuk mensubsidi angkutan perkotaan, terutama Bus Rapid Transit (BRT) di wilayah Mamminasata.

"Kami telah mengusulkan sekitar Rp5,688 miliar untuk tahun 2019, dengan 3 koridor ini, untuk subsidi BRT Mamminasata," ujar  Benny Nurdin Yusuf. 

Benny melanjutkan, pemerintah pusat bakal menyediakan anggaran triliunan rupiah, sebagai upaya revitalisasi angkutan umum perkotaan. Rencana ini diakui sebagai upaya serius pemerintah dalam mendorong, agar angkutan umum menjadi semakin baik.

"Program pemerintah pusat terkait revitalisasi angkutan umum di Indonesia Kemenhub mengusulkan Rp1,8 triliun, dan ini akan dibahas dengan Kemenkeu," ungkap dia.

Dengan anggaran sebesar itu, Benny berharap pemerintah daerah menyiapkan skema sistem pelayanan angkutan umum yang berbasis pada angkutan massal. Pasalnya, semakin tahun pelayanan angkutan massal diakuinya memang merosot tajam.

"Keberadaan BRT kami lihat ada memang kekhawatiran terus merugi selama dioperasikan. Sehingga, kami mengkomunikasikan kepada pihak Damri agar kami masuk ke skema subisidi angkutan perintis," tutupnya .

Rencana ini sudah dikoordinasikan langsung ke pemerintah pusat. Pihak BPTD Wilayah XIX Sulselbar yang mengusulkan subsidi tersebut, mendapat lampu hijau. Anggarannya disiapkan terealisasi tahun 2019 mendatang.

Dia menegaskan, angkutan perkotaan seperti BRT memang harus disubsidi. Sembari menunggu pencairan subsidi tersebut, pemerintah daerah harus bersinergi dengan berbagai stakeholder untuk melakukan penatakelolaan terhadap pelayanan BRT.

"Kalau angkutan perkotaan tidak disubsidi, itu mustahil bisa berjalan dengan baik. Dan itu sudah banyak contoh. Di Jakarta, bahkan sekitar Rp3 triliun per tahun untuk mensubsidi BRT," tutupnya.