Kamis, 07 Juni 2018 23:21 WITA

Lahan Pemprov Tak Berkurang di CPI, Tetap 50 Hektare

Editor: Nur Hidayat Said
Lahan Pemprov Tak Berkurang di CPI, Tetap 50 Hektare
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Tautoto Tanaranggina.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Lahan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel di kawasan Center Point of Indonesia (CPI) tidak berkurang atau hilang, sebagaimana yang disampaikan DPRD Sulsel. Lahan pemprov di kawasan reklamasi tersebut tetap 50 hektare.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Tautoto Tanaranggina, menjelaskan sebenarnya lahan seluas 12,1 hektare yang di atasnya dibangun Wisma Negara dan Masjid 99 Kubah, itulah yang dianggap sebagai lahan yang hilang dan dipertanyakan oleh dewan. Padahal, lahan tersebut telah bersertifikat dengan Nomor 20011 Tanggal 01 Agustus 2013, dengan luas lahan yang tercatat pada sertifikat 121.149 meter persegi. 

"Terjadi adendum kedua atau perjanjian kerjas ama antara Pemprov Sulsel dengan pihak swasta dari adendum sebelumnya," jelas Tautoto dalam rapat paripurna tentang Jawaban Gubernur Sulsel atas Pemandangan Umum Fraksi Terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2017, di Gedung DPRD Sulsel, Kamis (7/6/2018).

Dalam perjanjian tersebut disepakati perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan reklamasi oleh pihak kedua dari 1.700 menjadi 3.080 hari kalender sampai sampai 2 Januari 2022.

"Lahan reklamasi seluas 50,47 hektare tetap akan diterima Pemprov Sulsel, di luar lahan pengganti 12,11 hektare yang dikeluarkan dari Perjanjian Kerja Sama dan telah disertifikatkan berdasarkan kesepakatan yang telah diatur pada adendum kedua perjanjian," terangnya. 

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Sarana Biro Perekonomian Sulsel, Andi Binawan Bintang, menjelaskan kesalahpahaman dewan tersebut berawal dari terbitnya sertifikat atas nama pemprov di atas tanah tumbuh seluas 12 hektare, yang di atasnya sekarang ada Masjid 99 Kubah dan Wisma Negara. Awalnya, tanah tumbuh tersebut adalah tanah negara, bukan tanah milik negara. 

"Saat kita tanda tangani Perjanjian Kerja Sama atau PKS, belum ada sertifikat terhadap tanah tumbuh yang lokasinya berada dalam lingkup 157 hektare tersebut. Sembilan hari kemudian, lahir sertifikat untuk tanah tumbuh itu," jelas Binawan Bintang.

Pasca lahirnya sertifikat tersebut, berarti status tanah tumbuh itu sekarang menjadi tanah pemprov. Hadirnya sertifikat tersebut juga berimbas pada peraturan yang mengatur khusus untuk aset pemprov. 

"Jadi, setiap aset pemprov yang akan dikerjasamakan ada aturan khususnya. Kerja sama yang kita lakukan dengan pihak ketiga tidak sama yang diamanatkan Peraturan Menteri mengenai aset pemprov, dan kebetulan lokasi itu ada dalam 50 hektare yang akan diberikan kepada pemprov, makanya dikeluarkanlah itu yang 12 hektare," urainya. 

Lahan yang diserahkan oleh pihak ketiga tersebut sisa 38 hektare. Karena jika tetap 50 hektare, ada aturan yang bertabrakan. Nah untuk menghindari itu, dikeluarkanlah 12 hektare tersebut.

"Secara total tetap 50 hektare di situ lokasinya. 38 hektare dari pihak ketiga, dan 12 hektare itu tanah tumbuh. Karena di perjanjian awal tetap 50 hektare yang harus diserahkan pihak ketiga, maka kita mintalah tanah pengganti di luar CPI. Tapi, desainnya itu tidak berubah," urainya.