Kamis, 07 Juni 2018 17:43 WITA

Ariady dan Selle Akui Sudah Teken Usulan Hak Angket CPI, Ini Alasannya

Editor: Mulyadi Abdillah
Ariady dan Selle Akui Sudah Teken Usulan Hak Angket CPI, Ini Alasannya
Pengunjung CPI berfoto di jembatan CPI, Jl Metro Tanjung Bunga, beberapa waktu lalu. foto: Syukur/Rakyatku.com

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Legislator DPRD Sulsel dari PKS, Ariady Arsal mengakui dirinya ikut mengusulkan pansus hak angket terhadap Center Point of Indonesia (CPI). 

Dikatakan Ariady, dirinya ikut mengusulkan hak angket itu, sebab DPRD Sulsel dianggap perlu penjelasan lebih komprehensif tentang CPI melalui forum angket tersebut.

"Apalagi saya mengikuti sejak periode yang lalu, dan fokus utamanya pengamanan aset atas tanah Pemprov yang sejak awal sudah bersertifikat seluas 12,11 hektare," kata Ariady kepada Rakyatku.com, Kamis (7/6/2018).

"Kami dalam rapat komisi, melihat ada ketidakterbukaan dalam proses. Khususnya perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga PT Yasmin Bumi Asri. Dijanjikan kompensasi sampai 50 hektar lebih, faktanya temuan BPK hanya 38 hektar lebih," tegasnya.

Dikatakan Ariady, dalam jawaban pemandangan umum fraksi-fraksi, malah terungkap memang yang ada hanya seluas 38 hektare. Adapun 12,11 hektare, disebut Ariady tidak jelas keberadaannya hingga saat ini.

"Baru akan dicarikan lagi lokasi, padahal dari awal seluas itu sudah ada dan bersertifikat. Jadi seharusnya ke Pemprov Sulsel 50 hektare lebih, diluar yang 12,11 hektare itu," tegasnya.

Apalagi menurutnya, lahan seluas 12,11 hektar itu menjadi alasan untuk diselamatkan. Sehingga DPRD Sulsel menyetujui pembangunan Wisma Negara, Masjid 99 kubah, jalan dan jembatan. "Nilainya itu sudah ratusan miliar," ujar Ariady lagi.

Belum lagi lanjut dia, ada perpanjangan atau addendum PKS yang terjadi, dengan durasi lebih panjang. Padahal ini sudah addendum kedua.

"Maka kami berkesimpulan, memang perlu dilakukan melalui pendekatan hak angket DPRD untuk diselidiki lebih dalam. Agar terbuka secara detail dan secara bersama menyelematkan aset pemerintah Provinsi Sulsel," pungkas Ariady.

Sementara itu, pengusul hak angket CPI lainnya, Selle KA Dalle mengatakan, hak angket itu untuk menjalankan fungsi pengawasan terkait upaya pengamanan aset Pemprov Sulsel yang ada di lahan CPI. Khususnya yang menjadi temuan LHP BPK. 

"Adanya pengurangan lahan dari yang dijanjikan sebelumnya, dari 50 hektar lebih menjadi hanya 38 hektar atau minus 12 hektar. Mudah-mudahan setelah angket bergulir semua, yang selama ini belum jelas akan menjadi jelas dan terang benderang. Apalagi menyangkut asset pemprov yang harus kita beri kepastian hukum demi akuntabilitas publik kini dan kedepan," kata legislator Sulsel fraksi Demokrat ini.

Diberitakan, sebanyak 24 anggota DPRD Sulsel dari tujuh fraksi, mengusulkan pembentukan pansus hak angket terhadap CPI. Investor pengembang kawasan CPI ini adalah konsorsium perusahaan patungan Ciputra-Yasmin. Selain mereklamasi, investor ini membangun proyek bernama Citraland City Losari seluas 106 hektare dari total 157 hektare.