Kamis, 07 Juni 2018 16:41 WITA

Lahan Pemprov Berkurang di CPI? Ini Penjelasan Sekda Sulsel

Editor: Mulyadi Abdillah
Lahan Pemprov Berkurang di CPI? Ini Penjelasan Sekda Sulsel
Tautoto saat berbicara dalam rapat paripurna dengan agenda jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi, Kamis (7/6/2018).

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Penjabat Sekda Sulsel, Tautoto Tana Ranggina menjawab soal dugaan pengurangan lahan milik Pemprov Sulsel di kawasan Center Point of Indonesia (CPI). 

Berdasarkan temuan BPK, lahan yang dijanjikan Pemprov Sulsel sebanyak 50 hektare, namun kenyataannya hanya 38 hektare. 

Belum lagi dengan lahan awal yang merupakan tanah tumbuh dan sudah bersertifikat atas nama Pemprov Sulsel. Hal ini dipertanyakan legislator DPRD Sulsel, Pendi Bangadatu dari Fraksi Hanura dan Sri Rahmi dari fraksi PKS.

Tautoto mengatakan, lahan reklamasi seluas 50,47 hektar tetap akan diterima oleh Pemprov Sulsel, diluar lahan pengganti 12,11 hektar yang dikeluarkan dari perjanjian kerjasama, dan telah disertifikatkan berdasarkan kesepakatan yang diatur dalam addendum kedua.

"Dengan perincian reschedule, 35,98 hektar telah diserahkan pada tanggal 5 April 2018. Melalui berita acara penyelesaian pekerjaan hasil reklamasi CPI," kata Tautoto dalam rapat paripurna dengan agenda jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi, Kamis (7/6/2018).

Ditambahkan Tautoto, sebanyak 1,90 hektar pada area jalan masuk akan diserahkan paling lambat tanggal 31 Desember 2018. Sebanyak 0,48 hektar pada area jembatan, akan diserahkan paling lambat tanggal 31 Maret 2020.

"Dan 12,11 hektar sebagai lahan penggati akan diserahkan sesuai dengan jadwal yang akan ditetapkan lebih lanjut oleh para pihak, setelah penetapan lokasi paling lambat 16 bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama, atau paling lambat tanggal 2 September 2020," pungkasnya.

Sekadar diketahui, investor pengembang kawasan CPI ini adalah konsorsium perusahaan patungan Ciputra-Yasmin. Selain mereklamasi, investor ini membangun proyek bernama Citraland City Losari seluas 106 hektare dari total 157 hektare.

Salah Paham

Kepala Bidang Sarana Biro Perekonomian Sulsel, Andi Binawan Bintang menjelaskan, kesalahpahaman dewan tersebut berawal dari terbitnya sertifikat atas nama pemprov di atas tanah tumbuh seluas 12 hektare, yang diatasnya sekarang ada Masjid 99 Kubah dan Wisma Negara. Awalnya, tanah tumbuh tersebut adalah tanah negara, bukan tanah milik negara. 

"Saat kita tandatangani Perjanjian Kerja Sama atau PKS, belum ada sertifikat terhadap tanah tumbuh yang lokasinya berada dalam lingkup 157 hektare tersebut. Sembilan hari kemudian, lahir sertifikat untuk tanah tumbuh itu," jelas Binawan Bintang, Kamis (7/6/2018).

Pasca lahirnya sertifikat tersebut, berarti status tanah tumbuh itu sekarang menjadi tanah pemprov. Hadirnya sertifikat tersebut juga berimbas pada peraturan yang mengatur khusus untuk aset pemprov. 

"Jadi, setiap aset pemprov yang akan dikerjasamakan ada aturan khususnya. Kerjasama yang kita lakukan dengan pihak ketiga tidak sama yang diamanatkan Peraturan Menteri mengenai aset pemprov, dan kebetulan lokasi itu ada dalam 50 hektare yang akan diberikan kepada pemprov, makanya dikeluarkanlah itu yang 12 hektare," urainya. 

Lahan yang diserahkan oleh pihak ketiga tersebut sisa 38 hektare. Karena jika tetap 50 hektare, ada aturan yang bertabrakan. Nah untuk menghindari itu, dikeluarkanlah 12 hektare tersebut.

"Secara total tetap 50 hektare disitu lokasinya. 38 hektare dari pihak ketiga, dan 12 hektare itu tanah tumbuh. Karena di perjanjian awal tetap 50 hektare yang harus diserahkan pihak ketiga, maka kita mintalah tanah pengganti di luar CPI. Tapi, desainnya itu tidak berubah," jelasnya.