Rabu, 06 Juni 2018 15:07 WITA

THR PNS Maros Belum Cair, BPD Sulsel Dinilai Tidak Profesional

Penulis: Muh. Basri
Editor: Ibnu Kasir Amahoru
THR PNS Maros Belum Cair, BPD Sulsel Dinilai Tidak Profesional

RAKYATKU.COM, MAROS - Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkab Maros harus bersabar. Pasalnya Tunjangan Hari Raya (THR) PNS sampai saat ini belum bisa dinikmati.

Menurut informasi, Bank BPD Sulsel Cabang Maros selaku bank yang mentransfer gaji dan THR ASN lamban sehingga ASN belum bisa cairkan THRnya. 

Ketua Komisi II DPRD Maros, HA Patarai Amir menuding BPD Sulsel cabang Maros tidak profesional karena tidak bisa mengantisipasi membludaknya permintaan pencairan.

“Kami sudah dengar keluhan pegawai, seharusnya THR cair Senin kemarin tapi sampai sekarang belum bisa ditarik dananya dari rekening pegawai. Informasinya BPD Sulsel kekurangan tenaga untuk menginput daftar bahkan hanya satu orang padahal ada ribuan daftar yang harus diinput,” kata Patarai. 

Patarai menambahkan, BPD Sulsel tidak bisa mengantisipasi membludaknya transaksi. Padahal saat ini sistem sudah canggih dan hanya satu orang yang menginput. “Ini tidak masuk akal, ini menandakan Bank Sulsel tidak siap dengan transaksi non tunai. Apalagi ini orang sedang butuh-butuhnya, bahkan ATM pun sempat trouble,” paparnya. 

Patarai menjelaskan, sejak diberlakukan transaksi non tunai oleh Pemkab Maros sering terjadi keterlambatan pembayaran karena kurang profesionalnya Bank Sulsel. “Kalau memang tidak siap, kita sarankan ke Pemkab Maros untuk gandeng bank lain yang lebih profesional,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), Takdir menuturkan, pihak keuangan Pemkab Maros telah mengirim Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran THR sejak 31 Mei lalu sehingga jika terjadi kendala teknis bukan lagi ranah keuangan. 

“Kami juga sudah konfirmasi ke BPD Sulsel, mungkin terlalu banyak SP2D padahal tenaganya kurang. Ranah keuangan hanya sampai pada penerbitan sp2d,” kata Takdir.

Selain THR, gaji bulan Juni, Alokasi Dana Desa, honor pegawai dan kegiatan rutin OPD juga bersamaan pencairan.