Senin, 28 Mei 2018 11:42 WITA

Digabung, Gaji Jokowi-JK Masih Kalah Dibandingkan Megawati, Ini Faktanya

Editor: Abu Asyraf
Digabung, Gaji Jokowi-JK Masih Kalah Dibandingkan Megawati, Ini Faktanya
Presiden RI Joko Widodo dan Megawati Soekarnoputri dalam sebuah kesempatan.

RAKYATKU.COM - Pantas jika Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2018 mendapat sorotan. Perpres itu mengatur hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi pimpinan, pejabat, dan pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Betapa tidak, gaji Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri dan delapan anggotanya jauh lebih besar dibandingkan gaji presiden dan wakil presiden. Bahkan, jika gaji Jokowi dan JK digabung, masih kalah besar dibandingkan gaji Megawati setiap bulan.

Dalam aturan yang ditandatangani pada 23 Mei lalu itu, ditetapkan hak keuangan ketua Dewan Pengarah BPIP yang dijabat Megawati sebesar Rp112.548.000 setiap bulan. Sedangkan delapan anggotanya menerima Rp100.811.000 per bulan.

Delapan anggota Dewan Pengarah BPIP antara lain Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno, mantan ketua MK Mahfud MD, mantan ketua umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj.

Berapa Gaji Presiden dan Wapres?

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, gaji pokok presiden ditetapkan enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara Republik Indonesia selain presiden dan wakil presiden.

Sedangkan gaji pokok wakil presiden ditetapkan empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara Republik Indonesia selain presiden dan wakil presiden. Gaji pokok para pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan para anggotanya, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 tahun 2000. 

Menurut PP tersebut, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ketua Mahkamah Agung (MA) adalah sebesar Rp5.040.000,00 per bulan.

Dengan demikian, gaji pokok presiden adalah 6 x Rp5.040.000 atau Rp30.240.000. Presiden juga mendapat tunjangan Rp32.500.000 per bulan, sehingga total pendapatannya per bulan Rp62.740.000. 

Sementara gaji pokok wakil presiden 4 x Rp5.040.000 atau Rp20.160.000. Wakil presiden juga mendapat tunjangan Rp22.000.000, sehingga total pendapatannya per bulan Rp42.160.000. Jika pendapatan Jokowi-JK digabung, totalnya hanya Rp104.900.000, masih kalah besar dibandingkan Megawati.

Namun di luar gaji pokok dan tunjangan, UU Nomor 7 Tahun 1978 juga menetapkan presiden dan wakil presiden mendapat tanggungan atas seluruh biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas kewajibannya. Termasuk seluruh biaya rumah tangganya dan seluruh biaya perawatan kesehatannya serta keluarganya.

Pelaksana BPIP Bergaji Lebih Kecil

Sementara itu, para pimpinan dan pejabat lain di BPIP mendapat hak keuangan yang secara berjenjang lebih kecil dari yang diterima dewan pengarah. Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latief mendapatkan hak keuangan Rp76.500.000 juta. 

Sedangkan level terendah di posisi pejabat BPIP yakni staf khusus mendapatkan hak keuangan Rp36.500.000 juta per bulan.