Minggu, 27 Mei 2018 19:23 WITA

Tiga Terdakwa Kasus Korupsi RS Pratama Enrekang Dituntut 8 Tahun Penjara

Editor: Ibnu Kasir Amahoru
Tiga Terdakwa Kasus Korupsi RS Pratama Enrekang Dituntut 8 Tahun Penjara
Ilustrasi.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp100 juta, subsidaer 6 bulan kurungan kepada ketiga terdakwa kasus korupsi pembangunan Rumah Sakit Pratama Belajen, Kabupaten Enrekang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar, Jumat (25/5/2018). 

Ketiga terdakwa tersebut yakni, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, Marwan Ahmad Ganoko selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Direktur PT Haka Utama, Andi M Kilat Karaka, selaku pelaksana proyek dan Kuasa direksi PT Haka Utama, Sandy Dwi Nugraha.

Ketiganya dinyatakan telah terbukti bersalah melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan timbulnya kerugian negara seperti yang tertuang  dalam dakwaan JPU yang dibacakan di Pengadilan Tipikor Makassar.

"Ketiga terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi," tegas JPU, Nasaruddin Agus Salim, Minggu (27/5/2018).

Tak hanya pidana penjara yang dituntukan oleh JPU, Nasaruddin mengatakan ketiganya juga dituntut untuk membayar uang pengganti kerugian negara masing-masing dengan biaya yang berbeda-bedam

Marwan Ahmad Ganoko selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp30 juta, subsidaer 1 tahun penjara. Direktur PT Haka Utama Ir Andi M Kilat Karaka, dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp120 juta, subsidaer 1 tahun penjara.

Sedangkan kuasa direksi PT Haka Utama, Sandy Dwi Nugraha dituntut membayar uang penganti sebesar Rp927 juta, subsidaer 1 tahun penjara.

Diketahui kasus korupsi proyek pembangunan rumah sakit ini bergulir sejak 2015 lalu dimana pembangunan rumah sakit tersebut menggunakan anggaran sebesar Rp. 4.738.000.000, yang bersumber dari yang APBD (DAK) Tahun 2015. Proyek tersebut dimenangkan oleh PT Haka Utama sesuai Kontrak Nomor 15 / KONTRAK /PENG.RSPratama / DKE / XI / 2015 tanggal 09 November 2015, dengan nilai Kontrak sebesar Rp 4.566.800.000.

Pekerjaan pembangunan RS Pratama yang dituangkan dalam Akte Notaris Fatmi Nuryanti, SH dengan Nomor: 08 tanggal 09 November 2015, terdapat pemberian fee sekitar Rp80.000.000 dari Direksi PT Haka Utama.

Fee itu diberikan kepada pelaksana proyek sebagai tanda terima kasih pinjam pakai perusahaan. Namun dalam pekerjaannya Direksi PT Haka Pratama melakukan penggantian personel inti serta peralatan yang ditawarkan sebelumnya, tanpa sepengetahuan dan persetujuan PPK, PPTK maupun Konsultan Pengawas.

Sehingga pengerjaan proyek tersebut diduga mengalami keterlambatan. Akibatnya terjadi penambahan waktu pekerjaan selama 56 hari kalender dan mendapat denda keterlambatan sebesar Rp 255.740.800.

Sementara dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan beberapa alat yang tidak digunakan sesuai analisa penggunaan alat, kendati alat tersebut tetap dibayarkan seperti, Whell Loader, Dump Truck dan Stamper. Berdasarkan hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan Ahli BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel diperoleh hasil Perhitungan Kerugian Negara sebesar Rp1.077.878.252, 65.