Jumat, 25 Mei 2018 15:00 WITA

KPK Endus Aroma Korupsi Subsidi Pupuk dan Benih di Sulsel

Editor: Abu Asyraf
KPK Endus Aroma Korupsi Subsidi Pupuk dan Benih di Sulsel
ILUSTRASI

RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mencium aroma korupsi di sektor pertanian. Untuk itu KPK mengirim tim ke Sulsel untuk melakukan pengawasan ketat di sektor pertanian tersebut. 

Hal tersebut diungkapkan Direktorat Litbang KPK Faisal usai melakukan rapat tertutup dengan Sekda Tautoto Tanaranggina, pada bupati dan wali kota se Sulsel dan kepala Dinas Pertanian se-kabupaten/kota di Hotel Aryaduta, Jumat (25/5/2018). 

Direktorat Litbang KPK Faisal mengatakan, pihaknya turun langsung ke Sulsel dalam rangka melakukan verifikasi lapangan terkait adanya pengaduan yang masuk ke KPK terkait bantuan pertanian melalui APBN yang disalahgunakan. 

"Kami ke sini dalam konteks memverifikasi lapangan dan ingin mendapatkan informasi yang lebih dalam mengenai beberapa temuan dan pengaduan yang masuk ke KPK di bidang pertanian dan pangan," ujar Faisal sebagai spesialis penelitian dan pengkajian sistem di Direktorat Litbang KPK. 

Menurut Faisal, sebenarnya bukan Sulsel yang paling banyak aduan, namun Sulsel termasuk daerah yang menjadi fokus KPK untuk di awasi dan diverifikasi. 

"Sebenarnya bukan Sulsel yang paling banyak aduannya. Namun secara umum aduan yang lebih banyak masuk di KPK terkait dengan pengelolaan bantuan pemerintah yang berasal dari dana APBN tapi itu masih dalam bentuk pengaduan dan temuan," tuturnya. 

Makanya, lanjut Faisal, perlu waktu melakukan analisis dulu sebelum melakukan pengawasan. Apakah itu ada kaitannya dengan dugaan korupsi atau tidak jadi perlu analisis lebih dalam, untuk itu pihaknya turun langsung ke lapangan. 

"Misalnya temuan kami di subsidi pertanian, subsidi pupuk, subsidi benih. Kemudian di alih fungsi lahan pertanian, misalnya alih fungsi lahan sawah," katanya. 

Sementara, itu ada lima daerah di Sulsel yang menjadi sampel KPK dalam melakukan verifikasi. Mengapa hanya beberapa daerah yang dijadikan percontohan?

"Sebetulnya itu bukan percontohan karena banyak temuan di sana, tetapi ini karena kesepakatan antara KPK dan Kementerian Pertanian, sebagai contoh. Jadi belum dugaan kearah sana, " tutupnya.

Tags