Rabu, 23 Mei 2018 11:00 WITA

Beda Pendapat Pembahasan RAPBD di Parepare

Editor: Nur Hidayat Said
Beda Pendapat Pembahasan RAPBD di Parepare
Wakil Ketua I DPRD Kota Parepare, Rahmat Sjamsu Alam.

RAKYATKU.COM, PAREPARE - Draf Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Tahun Anggaran 2018 telah rampung. Meski begitu, penyerahan dan pembahasannya menunggu HM Taufan Pawe kembali aktif menjadi Wali Kota Parepare, 23 Juni 2018 mendatang.

"Pembahasan tunggu Wali Kota Parepare defenitif untuk menjabat kembali, karena pengesahan dan pertanggungjawaban APBD-P tidak bisa ditandatangani oleh Pejabat Sementara (Pjs) Wali Kota Parepare," kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Parepare, H Nasarong, Rabu(23/5/2018).

Hal berbeda diungkapkan Wakil Ketua I DPRD Kota Parepare, Rahmat Sjamsu Alam. Menurutnya, Pjs Wali Kota Parepare, Lutfie Natsir boleh saja dilakukan, namun ada syarat tertentu yang harus dipenuhi.

"Pjs memang tidak dapat menyerahkan dan melakukan persetujuan bersama terkecuali mendapat izin dari Mendagri. Oleh karena itu rapat paripurna Minggu lalu, DPRD sudah menyurat ke Pemkot Parepare agar segera menyurat ke Kemendagri agar Pjs diberi izin dalam penyerahan Ranperda," jelas Ketua DPC Partai Demokrat ini.

Rahmat menjelaskan, sebelum penyerahan secara resmi dalam rapat paripurna, rancangan KUA PPAS diserahkan ke DPRD untuk dijadwal penyerahannya. "Rencana Minggu depan akan diserahkan ke DPRD," ucapnya.