Senin, 14 Mei 2018 11:38 WITA

Jokowi: Kalau DPR Tak Bisa Selesaikan RUU Terorisme Mei 2018, Saya Terbitkan Perppu

Editor: Abu Asyraf
Jokowi: Kalau DPR Tak Bisa Selesaikan RUU Terorisme Mei 2018, Saya Terbitkan Perppu
Presiden RI Joko Widodo

RAKYATKU.COM - Presiden RI Joko Widodo meminta DPR RI agar segera menyelesaikan revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Nomor 15 Tahun 2003. Jokowi memberi batas waktu kepada DPR hingga Mei 2018.

Jika hingga Juni 2018, revisi UU Terorisme tersebut tak kunjung disahkan, Presiden berjanji akan menerbutkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang Terorisme.

"UU Terorisme ini penting karena menjadi payung hukum bagi aparat untuk melakukan tindak tegas," kata Jokowi dalam pernyataan persnya sesaat yang lalu, Senin (14/5/2018).

Menurut Jokowi, revisi UU Terorisme sudah berproses hampir dua tahun di DPR. Naskahnya sudah masuk DPRD sejak Februari 2016. Dia berharap hasil revisi sudah bisa disahkan paling telat 18 Mei mendatang.

Dalam keterangan persnya, Jokowi juga menyebut peledakan gereja di Surabaya sebagai tindakan pengecut dan biadab. Dia meminta Kapolri agar membasmi hingga ke akar-akarnya.

Sebelumnya, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, DPR 99 persen sudah menyetujui revisi UU terorisme yang dibahas bertahun-tahun itu.

"Terkait revisi UU terorisme, DPR sebenarnya 99 persen sudah siap ketuk palu sebelum reses masa sidang yang lalu. Namun, pemerintah minta tunda karena belum adanya kesepakatan soal definisi terorisme," ujar Bambang.

Definisi yang dimaksud, apakah terorisme dianggap sebagai kriminal, dan atau terorisme dianggap sebagai ancaman pada negara. Maka kalau terorisme sudah dianggap ancaman negara, maka ada peran TNI di dalamnya. Berbeda hal kalau masih dianggap kriminal, maka hanya Polri yang menanggulangi dan TNI sebagai perbantuan.

Politikus Partai Golkar itu mengatakan, begitu pemerintah sudah bisa mendefinisikan terorisme itu apa, maka ia menjamin tahun ini juga rampung dan menjadi undang-undang.

"Jika pemerintah sudah sepakat tentang definisi terorisme, revisi UU terorisme bisa dituntaskan pada masa sidang mendatang," ujar Bambang.