Rabu, 09 Mei 2018 14:52 WITA

Soni Sumarsono Surati Menteri Agama Revisi UU Perkawinan

Penulis: Azwar Basir
Editor: Nur Hidayat Said
Soni Sumarsono Surati Menteri Agama Revisi UU Perkawinan
Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono.

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Sehubungan tingginya kasus perkawinan anak di Indonesia termasuk di Sulsel, Pemprov Sulsel melalui Penjabat Gubernur Sulsel meminta kepada Menteri Agama (Menag) untuk merevisi kembali UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Permintaan revisi tersebut tertuang dalam surat yang dilayangkan kepada Menag dengan nomor surat 472.2/2893/DP3A ditandatangani langsung Penjabat Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono. 

Ada beberapa poin menarik dalam isi surat tersebut yang diharapkan menjadi perhatian Menteri Agama, Lukman Hakim Syaefuddin. 

Salah satunya yaitu, pembatasan usia perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat 1 memperhatikan Instrumen Hukum Internasional antara lain Seruan Komite CEDAW Tahun 2017, dan Tujuan ke 5 SDG's Tahun 2016-2030 yang secara tegas menyatakan bahwa perkawinan anak adalah salah satu bentuk praktik terburuk bagi anak perempuan.

Selain itu, memperhatikan Instrumen Hukum Nasional antara lain UU Perlindungan Anak yang mengatur tentang kematangan perkembangan anak, dan UU Kesehatan yang meninjau dari aspek kematangan dan kesehatan reproduksi.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Sulsel, Andi Murlina Muallim, mengatakan ada beberapa dampak yang bisa terjadi jika anak dinikahkan terlalu cepat alias menikah dini. 

"Di antaranya terjadi peningkatan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Stunting, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), putus sekolah, kemiskinan struktural," ujar Andi Murlina.

loading...

Keterdesakan ekonomi dinilai bisa memaksa perempuan menjadi pekerja migran tidak berdokumen, terjebak dalam eksploitasi seksual anak/trafficking yang keseluruhannya akan berkontribusi pada rendahnya indeks pembangunan manusia di Indonesia.

"Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengajukan usulan pertimbangan untuk meninjau kembali beberapa Pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," ungkap Andi Murlina. 

Dia juga menekankan, pemberian dispensasi terhadap anak yang menikah dini memerlukan pengaturan secara tegas, prosedural berdasarkan persyaratan yang jelas untuk menghindari multitafsir dari para pihak terhadap makna dispensasi.

Mengingat praktik perkawinan anak yang disebabkan oleh faktor keterbatasan ekonomi lebih dominan terjadi di wilayah perdesaan, maka penyelenggara pemerintahan di tingkat desa/kelurahan menjadikan permasalahan tersebut sebagai isu strategis yang harus tertuang dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Desa baik jangka panjang, menengah, maupun jangka pendek.

"Penyediaan akses layanan pendidikan lanjutan atas yang merata akan mendukung terpenuhinya hak pendidikan anak secara tuntas sehingga dapat memperkecil ruang atau celah terjadinya praktik perkawinan anak, " tutupnya.

Loading...
Loading...